DomaiNesia

Kamis, 22 Juli 2021

Agar Investasi Tak Menyerupai 'Beli Kucing Dalam Karung', Ini Tipsnya

Stock exchange market concept, businesswoman trader looking on ponsel cerdas with graphs analysis candle line on sofa in house, diagrams on screen.
Foto: Getty Images/iStockphoto/Sitthiphong

Jakarta - Jumlah penanam modal di Jawa Barat meningkat dalam bertahun-tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2020, ada lebih dari 270 ribuan penanam modal di Jawa Barat, dan di Q1 2021 ada komplemen 151.049 orang penanam modal baru.

Kepala Kantor Perwakilan BEI Jawa Barat Reza Sadat Shahmeini menyebut kenaikan jumlah penanam modal membuktikan kian banyak penduduk teredukasi tentang pasar modal. Hal itu disampaikannya dalam bincang-bincang daring 'Mengungkap Potensi Investasi di Jawa Barat dikala Pandemi' yang diselenggarakan oleh IDX Channel dan bjb Sekuritas.

"Antusiasme penduduk untuk mengenal pasar modal sudah makin tinggi. Ini merupakan buah dari banyak sekali edukasi yang sudah diberikan pada penduduk sejak sekian tahun lalu," kata Reza dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Direktur Utama bjb Sekuritas Yogi Heditia Permadi menyertakan minat investasi yang meningkat di kelompok penduduk juga perlu diimbangi dengan penajaman literasi penduduk seputar pasar modal. Terlebih untuk berinvestasi di masa pandemi, terdapat sejumlah hal yang dinilai penting untuk diamati masyarakat.

Salah satunya, ungkap Yogi, merupakan dengan lebih jeli menyaksikan potensi bisnis yang masih terus bergeliat di tengah keadaan ekonomi secara biasa yang mengalami penurunan.

"Saat pandemi ini terdapat sejumlah sektor bisnis yang masih sustain. Seperti bidang farmasi, hal yang berbau digital tergolong digital banking, juga sektor konsumsi dasar dan keperluan penduduk masih manis untuk dikoleksi. Di masa PPKM, distribusi barang dan jasa masih cukup bagus, daya beli penduduk juga masih cukup baik," terang Yogi.

Ia menyertakan penduduk juga perlu memicu faktor mendasar perusahaan selaku materi analisa sebelum tentukan untuk berinvestasi saham. Hal itu termasuk kinerja keuangan perusahaan, bisnis perusahaan, hingga posisi perusahaan yang bersangkutan dalam industri yang dijalani.

"Posisinya ada di mana, apakah market leader atau bukan, apakah pasarnya masih meningkat atau sudah decline. Kalau masih terus berkembang, mempunyai arti bagus. Kalau punya waktu yang cukup, annual report perusahaan juga semestinya dipelajari. Agar bisa punya citra bagaimana administrasi perusahaan tersebut berjalan," papar Yogi.

Yogi menekankan hal tersebut penting untuk dijalankan mudah-mudahan penanam modal tidak berinvestasi bagaikan 'membeli kucing dalam karung'. Kemampuan analisa jangka panjang terkait kapan penanam modal semestinya menanam atau menyudahi investasinya dalam sebuah perusahaan tertentu, terang Yogi, akan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang merugikan.

"Banyak juga yang berpendapat bahwa berbelanja saham IPO (Initial Public Offering) niscaya untung. Sebetulnya yang utama, tetap mesti diamati usahanya apa, peluangnya bagaimana, dan kinerja perusahaan tersebut sebelum IPO menyerupai apa. Yang penting mengenal perusahaannya apalagi dulu (sebelum berinvestasi) terlepas IPO ataupun yang sudah listing," imbuh Yogi.

Sementara itu, Yogi menyodorkan bjb Sekuritas Sebagai Perusahaan Efek Daerah (PED) pertama di Indonesia yang sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki janji tersendiri untuk mengembangkan literasi penduduk Jawa Barat terhadap pasar modal. Sejumlah upaya dijalankan untuk menjalankan edukasi, menyerupai lewat pendekatan personal terhadap nasabah maupun kolaborasi dengan sejumlah kampus.

"bjb Sekuritas merupakan sekuritas yang unik, kami lahir selaku perusahaan dampak tempat dan oleh jadinya diamanatkan untuk mendorong investasi di kawasan tempat kami beroperasi, yakni Jawa Barat. Sesuai ketentuan OJK, cuma penduduk yang memiliki KTP Jawa Barat yang sanggup kami layani untuk menjalankan investasi," ulas Yogi.

Ia menyatakan bjb Sekuritas memiliki sejumlah keunggulan, menyerupai memfasilitasi investasi online yang gampang untuk dilakukan. Selain itu, bjb Sekuritas juga sanggup menampilkan update market saban hari selaku tutorial bagi para penanam modal untuk berinvestasi.

"Untuk buka rekening transaksi cukup dijalankan lewat ponsel cerdas atau laptop, tak perlu tiba ke kantor. Fee-nya cukup bersaing, dan kami juga selalu menampilkan insight saham-saham mana yang cukup manis untuk dikoleksi atau perlu dikurangi di setiap harinya," urai Yogi.



Simak Video "KuTips: Tips Raup Cuan Maksimal dari Investasi"
[Gambas:Video 20detik]

Rabu, 21 Juli 2021

Catat! Penduduk Tak Dapat Asal Vaksinasi Berbayar, Ini Aturannya

Antusiasme warga untuk mendapat vaksin COVID-19 di Trans Studio Mall Cibubur, Depok, Jawa Barat, terpantau sungguh tinggi. Beginilah potret di saat  dari proses antre sampai vaksinasi.
Foto: Agung Pambudhy

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menerangkan pemerintah sudah menyetujui hal gres terkait peserta vaksinasi serentak untuk individu atau vaksinasi berbayar.

Erick menerangkan bahwa penduduk yang mau mengerjakan vaksinasi berbayar mesti dinaungi oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Semua peserta vaksinasi serentak individu mesti dinaungi tubuh kerja keras atau forum wilayah ia bekerja. Tentu data yang hendak digunakan yakni data tubuh kerja keras atau forum yang sudah terdaftar untuk vaksinasi serentak lewat Kadin, dan divalidasi oleh Kementerian Kesehatan," katanya dikutip dari keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Namun, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu belum menerangkan lebih lanjut perihal hukum tersebut. Dia menerangkan itu akan dirinci dalam sosialisasi.

"Hal ini akan dirinci lebih lanjut dalam sosialisasi vaksinasi serentak individu," sebutnya.

Dia juga memutuskan vaksinasi gotong royong, baik bagi tubuh kerja keras maupun individu dilaksanakan sesuai kebijakan vaksinasi yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni sesuai Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku, di mana semua vaksin yang digunakan dalam aktivitas vaksinasi serentak tidak menggunakan vaksin dari aktivitas vaksinasi pemerintah.

"Juga, tidak menggunakan vaksin yang berasal dari sumbangan ataupun hibah dari kolaborasi bilateral dan multilateral, seumpama hibah dari UAE dan yang lewat GAVI/COVAX," ujarnya.

Vaksinasi berbayar bagi masyarakat, diterangkan ialah ekspansi dari aktivitas vaksinasi serentak yang sudah dikontrol dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 tahun 2021. Aturan tersebut berlaku per 5 Juli 2021, selaku pergantian kedua dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 tahun 2021, untuk memamerkan pilihan pilihan atau pilihan yang lebih luas ke penduduk dalam pelaksanaan vaksinasi.

Erick juga menyatakan seluruh pendanaan vaksinasi gotong royong, tergolong untuk individu tidak menggunakan APBN sepeserpun.

"Pengadaan vaksin yang digunakan di vaksinasi serentak serta pelaksanaannya menggunakan keuangan korporasi maupun pinjaman korporasi yang dijalankan oleh holding farmasi BUMN. Sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN. Sementara, ongkos vaksinasi serentak individu menggunakan kewajaran harga vaksinasi yang hendak dikaji oleh BPKP," jelasnya.

Dia pun menekankan pentingnya bergotong royong dalam keadaan PPKM darurat di saat ini, apalagi dengan angka ajal yang terus bertambah sampai kumulatif sebanyak 66.464 jiwa per 11 Juli 2021, dan fatality rate 2,63% melampaui 2,16% di tingkat global.

"Maka sejalan dengan penugasan terhadap kami dan pelaksanaan Permenkes No. 19 Tahun 2021, vaksinasi serentak untuk individu ialah santunan untuk percepatan vaksinasi guna meraih herd immunity, dan menyelamatkan jiwa. Masyarakat pun sekarang memiliki pilihan suplemen untuk mengakses vaksinasi. Ini salah satu bentuk serentak yang bisa dijalankan penduduk di momen sarat tantangan ini," tambah Erick.

Senin, 19 Juli 2021

Masih Berotot, Ihsg Teruskan Penguatan

Pengunjung berada di sekeliling  layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (13/2). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini pukul 12.00 menurun-0,67% ke posisi 5,873,30. Pergerakan IHSG ini masih dipengaruhi oleh sentimen atas cemas pasar akan penyebaran wabah virus corona.
Foto: Pradita Utama

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih melanjutkan tren positifnya dengan dibuka menguat 33,35 poin (0,55%) ke level 6.111. Indeks LQ45 juga dibuka menguat 5,1 poin (0,61%) ke level 849.

Pada pra pembukaan, IHSG juga telah berada di zona hijau dengan naik 18,66 poin (0,31%) ke level 6.097. Indeks LQ45 juga telah menguat 4,8 poin (0,57%) ke level 849.

Sementara indeks utama Wall Street naik pada hari Senin waktu setempat. Indeks Nasdaq dan S&P 500 meraih rekor tertinggi, alasannya yaitu penanam modal menanti dimulainya isu terkini laporan kinerja keuangan kuartal II-2021 dan keluarnya sejumlah data ekonomi untuk mengukur langkah berikutnya dari pasar ekuitas.

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 67,40 poin, atau 0,19%, ke 34.937,56, S&P 500 (SPX) naik 8,20 poin, atau 0,19%, ke 4.377,75 dan Nasdaq Composite (IXIC) naik 10,22 poin , atau 0,07%, pada 14.712,14.

Bursa Asia pagi ini juga dominan menguat. Berikut pergerakannya:

Indeks Nikkei naik 243 poin ke level 28.812
Indeks Hang Seng menguat 383 poin ke 27.898
Indeks Shanghai bertambah 11 poin ke level 3.559
Indeks Straits Times naik 19 poin ke level 3.166



Simak Video "IHSG Anjlok Karena PSBB Jakarta, PPP: Masyarakat Dulu Baru Ekonomi"
[Gambas:Video 20detik]

Minggu, 18 Juli 2021

Skenario Ppkm Darurat Hingga 6 Minggu, Pengusaha: Banyak Phk, Kerja Keras Tutup!

Ojol boleh melalui penyekatan di Fatmawati Jaksel asalkan tunjukan bukti orderan makanan
Skenario PPKM Darurat Sampai 6 Minggu, Pengusaha: Banyak PHK, Usaha Tutup!

Jakarta - Pemerintah menghasilkan skenario PPKM Darurat 4 hingga 6 minggu. Hal itu diterangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Skenario itu dibentuk dikarenakan adanya risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi akhir adanya varian delta.

Menanggapi kabar tersebut pebisnis mal mengatakan, bila PPKM Darurat hingga 6 minggu maka akan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kemudian penyewa juga diperkirakan akan ada yang menutup usahanya.

"Akan terjadi banyak PHK dan juga diperkirakan akan ada penyewa yang menutup usahanya," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, terhadap detikcom Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, skenario PPKM Darurat diperpanjang bukan cuma akan memberatkan Pusat Perbelanjaan, namun semua dunia jerih payah yang juga akan terdampak.

"Jika ternyata PPKM Darurat diperpanjang hingga dengan 6 minggu maka pastinya akan sungguh memberatkan bukan cuma Pusat Perbelanjaan saja namun juga seluruh dunia usaha," lanjutnya.

Alphonzus pun mengungkap ada sejumlah seruan terhadap pemerintah untuk pebisnis sentra perbelanjaan, di antaranya dispensasi pembayaran listrik, gas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame dan yang lain menyerupai royalti hingga retribusi perizinan.

"Diminta tutup namun tetap ditagih banyak sekali pungutan dan pajak / retribusi. Pusat Perbelanjaan mesti tetap mengeluarkan duit banyak sekali tagihan walaupun cuma beroperasi secara terbatas bahkan pada di saat diminta tutup sekalipun," katanya.

Sebagai informasi, skenario untuk menjalankan PPKM darurat selama 4-6 ahad dibentuk sebab adanya risiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi akhir adanya varian delta.

Sri Mulyani menjelaskan, oleh karena itu APBN akan diperkuat untuk merespons efek negatif kenaikan permasalahan COVID-19 terhadap perekonomian dan dikehendaki akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan metode kesehatan, baik itu kepraktisan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Sri Mulyani menyebut pihaknya akan kembali menjalankan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 31 triliun.

Simak video 'Mal Ditutup, Tukang Servis HP di PGC 'Turun' ke Jalan':

[Gambas:Video 20detik]



Sabtu, 17 Juli 2021

Vaksinasi Untuk Pegawai Bank Diminta Dipercepat

Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin didampingi eksekutif utama Bank Mega Kastaman Thayib bareng  wakil walikota Depok Imam Budi Hartono meninjau vaksinasi massal yang di gelar di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Senin (28/6/2021).
Foto: Agung Pambudhy

Jakarta
- Program vaksinasi COVID-19 untuk pekerja di sektor esensial perlu dipercepat. Sebab, pekerja di sektor tersebut bersahabat berafiliasi dengan masyarakat, contohnya pegawai perbankan.

Anggota Komisi XI dewan perwakilan rakyat Kamrussamad, memastikan percepatan vaksin sektor perbankan mesti secepatnya diselesaikan, 300 ribu lebih vaksin sudah dialokasikan ke sektor perbankan termasuk HIMBARA, bank swasta nasional, BPD SE Indonesia biar Karyawan Perbankan yang berada di front liner dalam pelayanan nasabah memiliki kekebalan tubuh.

Kamrussamad menegaskan, pada hari ini yakni salah satu cuilan dari jadwal acara Vaksinasi secara nasional kepada industry perbankan. Pasalnya, dari data yang diterimanya lebih dari 5.000 orang yang terjun di industri ini terserang virus covid-19. "Ada sekitar ratusan orang dari industry ini yang meninggal dunia alasannya yakni terserang virus ini," katanya, Selasa (13/7/2021).

Dia menegaskan, dengan adanya vaksinasi yang dilaksanakan oleh OJK Secara nasional ini maka diperlukan percepatan ekonomi utamanya di dunia perbankan dapat secepatnya wajar kembali. Sedangkan yang dijalankan oleh Bank DKI pada Sabtu 10 Juli 2021 ditargetkan meraih 1.500 orang yang berisikan karyawan bank dan penduduk sekitar.

Diharapkan, setelah vaksinasi yang dijalankan secara nasional ini maka diperlukan percepatan ekonomi dapat dijalankan secara cepat.

"Apalagi dengan percepatan vaksinasi ini maka doharapkan pada kuwartal ketiga serta melampai diatas 50% dan optimalnya PPKM Darurat berlangsung efektif maka saya percaya ekonomi akan kembali normal," tukasnya.

Jumat, 16 Juli 2021

Pemerintah Permudah Izin Investasi Di Luar Jawa, Begini Caranya

Investasi
Ilustrasi/Foto: shutterstock

Jakarta
- Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hamdani mengatakan, pemerintah di sekarang ini akan memudahkan regulasi dalam menyediakan perizinan bagi penanam modal bagi pembangunan di daerah. Terutama di tempat ekonomi gres yang berada di luar Pulau Jawa.

Dia mengatakan, bila diamati dari postur APBD menampilkan bahwa takaran belanja modal relatif sungguh tertekan. Kaitannya dengan investasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan penggunaan fiskal daerah.

"Pilihan-pilihan lain kaitan dengan investasi, menawan sebanyak mungkin untuk menangani kesenjangan fiskal dengan kekurangan yang ada dari santunan atau belanja APBD untuk keperluan pembangunan lain. Di sini kita menyambut baik dengan adanya regulasi kita yang berhubungan dengan investasi," kata Hamdani dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7/2021).

Regulasi yang dimaksud merupakan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan disokong dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perisinan Berusaha di Daerah.

"Perizinan secara infrastruktur kita yang ada bahwa kaitan regulasi telah clear semuanya, yang menyangkut investasi pada tempat gres telah clear. Ini pastinya kecepatan permudahan kendala perizinan, alasannya ditangani secara online maka lebih memudahkan para investor, tidak perlu secara eksklusif tiba ke kawasan cukup tiba di domisilinya bisa mengakses yang berhubungan dengan perizinan," jelasnya.

Karena dipraktekkan secara online, pihaknya pun menjalankan basis risiko secara online. "Maka pastinya kita berharap tidak ada halangan pandemi dengan kegiatan yang menyangkut investasi di tempat gres alasannya tidak membutuhkan konferensi eksklusif namun bisa mengakses secara elektronik," jelasnya.

Dia mengatakan, masing-masing pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab/kota telah memiliki kewenangannya masing-masing yang berhubungan dengan implementasi di lapangan. Pemerintah Daerah nantinya akan menyediakan utusan sarat pada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dibangun Kemendagri.

"Tidak ada izin yang ditandatangani Gubernur namun dituntaskan oleh DPMTSP. Tidak satupun OPD di kawasan menyelenggarakan perizinan namun telah disentralisasi ke DPMTSP," imbuhnya.

Kemudian salah satu halangan investasi yang berhubungan dengan tanah, kata dia, akan bisa dituntaskan dengan UU Cipta Kerja yang di dalamnya menyebut pembentukan Bank Tanah.

"Arahan Presiden kaitan dengan UU Cipta Kerja berhubungan dengan perizinan, investasi, lalu bikin lapangan kerja. Di sini salah satu halangan investasi berhubungan dengan tanah dimungkinkan dengan UU cipta dibikin bank tanah, akomodasi regulasi baru," pungkasnya.

Kamis, 15 Juli 2021

Jokowi: Penanam Modal Besar Dan Umkm-Koperasi Sama Mulianya

Presiden Jokowi di saat meninjau Rusun Pasar Rumput (YouTube Sekretariat Presiden)
Foto: Presiden Jokowi di saat meninjau Rusun Pasar Rumput (YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bukan cuma penanam modal besar yang sanggup melakukan investasi. Pemerintah menampilkan kanal setara untuk UMKM dan koperasi untuk menjadi investor.

"Saya ingin menggarisbawahi, investasi jangan cuma dilihat selaku penanam modal besar. Pemerintah juga menampilkan kanal setara terhadap kelompok UMKM dan koperasi. Investor berbasis UMKM dan koperasi sama mulianya dengan penanam modal besar, penanam modal asing," kata Jokowi, dalam program Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7/2021).

Menurutnya, UMKM dan koperasi juga sama seumpama penanam modal besar alasannya sama sama menampilkan lowongan pekerjaan dan juga berperan dalam meningkatkan perekonomian negara.

"Sama-sama menampilkan potensi kerja terhadap rakyat Indonesia. sama-sama berperan mengembangkan perekonomian bangsa," lanjut Jokowi.

Investasi sendiri, menurut Jokowi menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi di keadaan pandemi COVID-19 di saat ini. Selain investasi, kemajuan ekonomi juga sanggup ditopang dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor.

"Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat, mesti perlahan kita alihkan menjadi ke produktif, adalah dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor. Terlebih dalam keadaan pandemi seumpama di saat ini, investasi ialah kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi kemajuan ekonomi," kata Jokowi.

Sejalan dengan mendorong investasi, pemerintah disebut sudah melakukan penyederhanaan perizinan untuk pebisnis lewat system online single submission (OSS). Hal itu dilaksanakan juga untuk meningkatkan minat penanam modal utamanya dari dalam negeri.

"Penyederhanaan perizinan berupaya di sentra dan daerah, penerapan perizinan berupaya berbasis risiko, serta banyak sekali insentif yang lain dibutuhkan sanggup meningkatkan minat penanam modal utamanya dari dalam negeri. System online single submission (OSS), dalam rangka penyelenggaraan perizinan berupaya secara elektronik, cepat, dan efisien," ungkap Jokowi.

Agar Investasi Tak Menyerupai 'Beli Kucing Dalam Karung', Ini Tipsnya

Foto: Getty Images/iStockphoto/Sitthiphong Jakarta - Jumlah penanam modal di Jawa Barat meningkat dalam bertahun-tahun terakhir. Sampai d...